Anambas, Jurnalsidik.com – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan, secara resmi membuka rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD serta jawaban dan tanggapan dari kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di ruang sidang lantai I Gedung DPRD Anambas, Kamis (26/6/2025).
Pandangan Umum Fraksi – Fraksi
Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya
Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (FPPI-R) melalui juru bicaranya, Linda A. Md, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjalankan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Capaian ini dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kepulauan Riau, untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.”ucap Linda.
Namun demikian, Linda mengingatkan bahwa masih banyak rencana dan program kerja yang harus diwujudkan demi meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Anambas.
Ia juga menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 82,20% hingga akhir 2024, dengan sisa 17,80% yang masih perlu dioptimalkan. Selain itu, capaian pendapatan dari sektor distribusi daerah hanya sebesar 33,68%, yang menjadi perhatian serius FPPI-R dan mendorong peningkatan pendapatan transfer dengan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Selanjutnya, Pandangan Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (F-PNBKS)
Fraksi PNBKS disampaikan oleh Adnan.
Fraksi PNBKS menegaskan bahwa tujuan utama dari APBD adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai bahwa capaian pendapatan daerah sebesar Rp809,5 miliar (82,20%) dan belanja daerah sebesar Rp832,2 miliar (82,46%) masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik antar-OPD.
Fraksi PNBKS menyoroti beberapa hal, yakni kendala pelayanan kesehatan, diantaranya masalah distribusi obat, ketersediaan tenaga medis, dan sistem rujukan perlu diperbaiki. Untuk sektor Pendidikan, Fraksi ini menyarankan fokus pada penanggulangan kenakalan remaja seperti judi online, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan lem melalui kerja sama lintas sektor.
Selanjutnya terkait Pariwisata yang selama ini belum jelas arahnya, sehingga Fraksi PNBkS meminta adanya konsep pariwisata yang sesuai karakter daerah agar sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah. Dan untuk masalah sosial, disarankan transparansi penyaluran bantuan sosial. Meskipun berdasarkan data BPS diketahui telah terjadi penurunan angka kemiskinan 0,28% di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.
“Untuk Sektor Perikanan juga menjadi perhatian, mengingat mayoritas masyarakat Anambas adalah nelayan. Kami mendorong pemerintah daerah memberikan Bantuan alat tangkap ikan, Mesin kapal/pompong, Ketersediaan BBM, Perbaikan pelabuhan dan akses pasar, Pembangunan cold storage dan pabrik es, Pengembangan pasar lokal dan ekspor hasil laut,” ucap Adnan
Kemudian pandangan Fraksi Pandangan Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat Fraksi disampaikan oleh Ellisya,
“Kami mengapresiasi rancangan pertanggungjawaban APBD 2024 dan meminta agar ke depan DPRD dan pemerintah daerah memperkuat komitmen bersama dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.”ucap Ellisya.
Lanjutnya menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya proses penganggaran seharusnya memperhatikan keterkaitan antara input, output, dan dampaknya (impact).
Evaluasi kinerja anggaran harus berorientasi pada efektivitas dan efisiensi, bukan hanya pada besarnya serapan anggaran.
Masih ditemukan OPD dengan serapan tinggi namun tidak selaras dengan hasil atau dampak terhadap masyarakat. Anggaran yang dialokasikan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian masalah pembangunan dan pelayanan publik,” tutup Ellisya.
( Agus Suradi,Jurnalsidik.com)
