Anambas,Jurnalsidik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut dilangsungkan pada Kamis, 24 Juli 2025, di buka oleh Ketua DPRD Rian Kurniawan di Ruang Rapat Utama DPRD KKA.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (F–PNBKS) melalui juru bicara Samsil Umri, S.IP, menyampaikan sejumlah catatan penting dan kritik konstruktif terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut.
Belanja Fisik dan Pendidikan
Fraksi PNBKS menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas atas penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025.
Namun, fraksi juga mengingatkan pentingnya sinergi antara APBD murni dan perubahan APBD agar tidak menjadi sarana menutupi kekeliruan perencanaan sebelumnya.
Salah satu sorotan utama disampaikan terhadap anggaran sektor pendidikan. Fraksi menilai bahwa anggaran pendidikan terlalu difokuskan pada pembangunan fisik seperti rehab ringan dan pembangunan ruang kelas baru. Padahal, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar seperti alat cetak dan proyektor.
“Fokus anggaran seharusnya lebih kepada peningkatan kualitas guru dan penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai,” tegas Samsil.
Pelayanan Dasar dan Efisiensi Belanja
Fraksi PNBKS menekankan perlunya rasionalisasi belanja daerah agar lebih mengutamakan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi.
Mereka juga menyoroti pelaksanaan anggaran yang sering menumpuk di akhir tahun dan meminta agar pelaksanaannya lebih tepat waktu.
Sorotan terhadap Bantuan Sosial dan Optimalisasi PAD
Fraksi menilai alokasi anggaran bantuan sosial masih relatif kecil dibandingkan belanja modal dan bangunan. Hal ini dinilai kurang tepat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Fraksi PNBKS juga mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terkelola secara optimal. Potensi tersebut di antaranya berasal dari sektor pariwisata, yang dinilai masih belum tergarap memaksimal.
“Kami mendorong inovasi penggalian pajak dan retribusi daerah berbasis digital tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal,” ujar Samsil.
Isu Transportasi Laut dan Ketimpangan Guru P3K
Mengacu pada kondisi geografis Anambas yang 98 persen wilayahnya terdiri dari laut, Fraksi PNBKS mendorong pemerintah menjadikan transportasi laut sebagai program prioritas. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat antar-pulau.
Selain itu, fraksi juga menyoroti ketidaksesuaian formasi pengangkatan guru dan tenaga medis P3K dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ditemukan beberapa sekolah yang bahkan tidak memiliki guru sama sekali.
Desakan Evaluasi Sarpras dan Pelayanan Kesehatan
Fraksi PNBKS meminta agar dilakukan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas umum seperti pelabuhan, jalan, dan gedung pertemuan, guna memastikan kelayakan dan keselamatan penggunaannya.
Mereka juga mendesak pemerintah agar serius menjamin ketersediaan obat di fasilitas kesehatan serta menyelesaikan permasalahan rujukan pasien.
Sebagai penutup umri menekankan Fokus pada Program Prioritas
Sebagai penutup, Fraksi PNBKS mendorong agar pembahasan APBD Perubahan 2025 diarahkan pada program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.
“Kami setuju Ranperda ini dibahas pada tingkatan selanjutnya,” tutup Samsil dalam penyampaian pandangan fraksinya.
(Agus Suradi | Jurnalsidik.com)
785