Anambas, Jurnalsidik.com – Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, Muhammad Fadil Hasan, angkat bicara terkait berlarut-larutnya persoalan kebutuhan dasar masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik dari PLN, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Muhammad Fadil Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Humas BP2KKA Pusat serta Ketua Dewan Pembina LSM Anti Korupsi FORTARAN, menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap persoalan dasar tersebut.

“Masalah seperti BBM, listrik, dan SPAM adalah kebutuhan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas kepala daerah. Saya prihatin, sudah 17 tahun Anambas berdiri sebagai kabupaten, tapi masalah ini tak juga selesai,” ujar Fadil saat dihubungi melalui WhatsApp di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Ia menyesalkan sikap saling lempar tanggung jawab antara instansi terkait. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah seakan tidak memiliki koordinasi yang baik dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“PLN katanya urusan pusat, BBM urusan provinsi, SPAM urusan bupati. Semua saling menyalahkan. Kalau ada niat baik, seharusnya bisa duduk bersama mencari solusi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, seperti tidak ada niat menyelesaikannya,” kritiknya.

Fadil juga menyinggung soal minimnya sikap responsif dari anggota DPRD, khususnya yang baru dilantik. Ia menilai para wakil rakyat belum menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu mendesak yang dihadapi masyarakat.

“Anggota dewan pun tidak pernah bersuara tentang urusan rakyat. Katanya wakil rakyat, tapi tidak terdengar suaranya. Khususnya yang baru dilantik, sejak menjabat belum terdengar keberpihakannya pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Terkait SPAM, Fadil mengungkapkan bahwa proyek ini sudah berjalan sejak masa Bupati pertama Anambas, Tengku Mukhtaruddin. Namun hingga kini, proyek tersebut belum juga tuntas meski telah menelan anggaran miliaran rupiah.

“SPAM ini dari zaman Satiar yang sekarang jadi Sekda sudah ada, bahkan sejak masa Bupati Tengku Mukhtaruddin. Puluhan miliar sudah dihabiskan, tapi belum juga selesai. Ke mana perginya uang sebanyak itu? Miris melihat kondisi kampung kita ini,” pungkasnya.

Pernyataan keras Fadil Hasan ini menjadi cerminan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan pusat dalam menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup warga.

(Agus Suradi, Jurnalsidik.com)