Jurnalsidik.com, Tanjungpinang – Persoalan kesejahteraan guru TPQ idealnya diperhatikan, mengingat dari jasa merekalah, terbentuk karakter generasi penerus bangsa memiliki iman dan bertaqwa.
Dari itu pula, Cagub Kepri Muhammad Soerya Respationo yang jauh-jauh hari sebelumnya telah mengantongi persoalan kesejahteraan guru TPQ yang dirasa jauh dari kecukupan bila dibanding dengan jasa pengabdiannya.
“Kita telah “belanja masalah” diantaranya persoalan kesejahteraan guru baik honorer hingga guru TPQ, terlebih pandemi Covid-19 melanda Kepri dan negeri ini. Terkait ini jadi catatan, dan tetap kita mengikuti aturan berlaku dalam memperjuangkannya,” ujar Soerya di hadapan sejumlah guru TPQ dan BMKT Tanjungpinang, Sabtu (10/10/2020).
Bicara kondisi pandemi saat ini, jelas berdampak perekonomian, sehingga pemasukan minim untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Menurut Soerya hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut, mesti ada solusinya.
“Disini, siapa pun nanti pemimpinnya mempunyai kewajiban moral turun ke masyarakat guna mendeteksi persoalan di lapangan, lalu memberikan solusinya” ujar Soerya seraya berkata bila diberi amanah memimpin Kepri, solusi kesejahteraan dari sisi pemulihan perekonomian akan kita normalkan kembali.
Di sisi lain, masih bicara dampak pandemi berimbas ke perekonomian berbagai elemen masyarakat, juga menjadi prioritasnya untuk memulihkannya.
Seperti halnya, banyak pengusaha memilih tutup, karyawan di PHK. Lalu sektor UMKM hingga informal kehabisan modal usaha, padahal dapur harus berasap.
“Dari kondisi itu, dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha tanpa bunga dapat membantu mereka bergerak berusaha lagi, sehingga perekonomian berjalan seperti sedia kala,” ucap Soerya seraya berkata, rencana tersebut telah disiapkan di program maupun visi misi SInergi Kepri.
Dari pemaparan itu, ada harapan dari guru TPQ yang hadir, semoga impian kesejahteraan dapat dirasakan bila Soerya-Iman diberi amanah dan kepercayaan memimpin Kepri.
Dalam acara tersebut, yang digelar di kediamanan Sekretaris DPD PDIP Kepri Lis Darmansyah. menerapkan protokol kesehatan, dijaga aparat keamanan hingga diawasi oleh Panwas setempat. (*)
618
