Anambas, Jurnalsidik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar rapat paripurna agenda tanggapan Bupati terkait Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (24/7/2025), di ruang rapat utama kantor DPRD KKA.

Tanggapan Bupati Kepulauan Anambas, Aneng atas berbagai pandangan dan masukan dari Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR), Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (PNBKS), dan Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD).

Tanggapan Bupati terhadap Fraksi PPIR : 

1. Fokus pada Prioritas Daerah
Pemerintah daerah sepakat bahwa perubahan APBD 2025 harus mengacu pada agenda prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), khususnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Komitmen Penyelesaian Utang Jangka Pendek
Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan utang jangka pendek secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan.
3. TPP Menjadi Prioritas
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan tetap dibayarkan sesuai regulasi dan anggaran. TPP dianggap penting untuk menjaga semangat dan daya beli ASN.
4. Belanja Sosial Tepat Sasaran
Alokasi belanja akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
5. Optimalisasi PAD dan Transformasi Digital
Pemerintah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem, intensifikasi pajak/retribusi, serta pemanfaatan potensi daerah dan BUMD.
6. Penguatan Ekonomi Lokal
Pemerintah mendorong OPD untuk kolaboratif dalam merancang program-program inovatif di sektor perikanan, UMKM, pariwisata, dan pertanian guna memperkuat ekonomi lokal.

Tanggapan Bupati terhadap Fraksi PNBKS :

1. Penyusunan APBD Berbasis Prinsip Kehati-hatian
Pemerintah berkomitmen menyusun APBD berdasarkan kondisi faktual dan tidak sekadar memperbaiki perencanaan yang kurang tepat.
2. Belanja Proporsional dan Efisien
Belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas. Pemerintah akan meninjau dominasi belanja infrastruktur agar lebih seimbang.
3. Penguatan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
Pemerintah menegaskan pentingnya disiplin pelaksanaan anggaran, percepatan pengadaan barang/jasa, serta pemutakhiran data dan penguatan sistem pengendalian internal.

4. Peningkatan PAD dan Potensi BLUD
Pemerintah akan mengevaluasi realisasi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar tidak membebani target yang tidak realistis.
5. Peningkatan Pelayanan Publik
Pemerintah fokus membenahi sistem rujukan kesehatan, transportasi laut, serta distribusi SDM untuk pelayanan publik yang lebih merata.

Tanggapan Bupati terhadap Fraksi PKAD : 

1. Pemetaan Potensi Daerah
Pemerintah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta menyusun peta potensi PAD dari sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, dan migas.
2. Penguatan Tatakelola Pemerintahan
Pemerintah menegaskan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam perencanaan serta pengadaan barang dan jasa.
3. Dana Hibah dan Bansos Lebih Terarah
Hibah dan bantuan sosial harus direncanakan secara matang, menyentuh langsung masyarakat, dan memberikan efek ekonomi nyata. Pengawasan diperkuat, dan pelaporan pertanggungjawaban wajib dilakukan.
4. Pembayaran TPP Sesuai Aturan
Pembayaran TPP tetap dilaksanakan berdasarkan batasan proporsi belanja pegawai yang diatur pemerintah pusat.
5. Optimalisasi Dana Pusat
Pemerintah akan terus menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar Anambas menjadi prioritas penerima DAK, DAU, dan dana insentif fiskal lainnya.
6. Antisipasi Fluktuasi Pendapatan
Pemerintah memastikan anggaran diarahkan ke program yang langsung berdampak, serta merasionalisasi belanja yang belum mendesak agar tidak menimbulkan pemborosan.

Sebagai penutup Bupati Anambas menyampaikan terima kasih atas masukan dan dukungan dari seluruh fraksi. Pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin demi terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas yang maju, mandiri, dan sejahtera.

‎(Agus Suradi – Jurnalsidik.com)