Jurnalsidik.com – Seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah hampir selesai, Panitia seleksi sudah mengumumkan 3 nama besar untuk masing-masing dari 16 jabatan yang dilakukan seleksi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri Surya Sardi memandang perlu adanya penempatan orang-orang yang berkualitas dan mumpuni dalam bidangnya dalam menangani berbagai kinerja dan beban kerja di posisi tersebut.
“Artinya, para calon yang akan duduk dan dipilih ini harus dilihat dari nilai-nilai dan bobot-bobot yang masuk dalam kategori berkualitas,” jelas Surya Sardi saat ditemui awak media, Kamis (27/8/2020).
Salah satu posisi yang menjadi sorotannya adalah pada Open Bidding di Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Provinsi Kepri. Dimana ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan menduduki posisi tersebut. Diantaranya, Heri Andrianto, SE, MM , Andri Rizal, SE, MM dan Dr. Aries Fhariadi, S.Sos, M.Si
Mengingat salah satu fungsi Barenlitbang adalah perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, Pihaknya pun meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar lebih selektif lagi menempatkan pejabat pada posisi ini, karena yang namanya perencaan itu harus berkesinambungan. Sehingga tidak putus pada benang merahnya serta historisnya.
“Jadi orang-orang pada posisi ini sudah harus mengikuti dari awal dan tahu persis desainnya Provinsi Kepri itu seperti apa. Jadi bukan orang yang tiba-tiba muncul tanpa mengetahui histori dan Grand desain Kepri itu seperti apa,” tegasnya.
Selain itu, pejabat ini sudah harus memiliki rekam jejak dan bukti yang kongkrit kepada Provinsi Kepulauan Riau .
Oleh karena itu, tegasnya lagi, dibutuhkan orang-orang yang tepat dan memiliki akses yang tepat hingga cepat baik di daerah maupun ke Pemerintah pusat.
Baik itu ke Bappenas, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bangda, Dirjen Bina Keuangan Daerah di Departemen Dalam Negeri.
Mengingat posisi ini sangat penting, dan dibutuhkan sosok pejabat yang berkualitas dan memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengannya di legislatif.
“intinya memang orang-orang yang berkualitas dan tidak tiba-tiba saja muncul untuk menangani kinerja yang masuk dalam kategori berat tersebut. Karena posisinya sudah tiga besar, maka hak priogratifnya ada di Gubernur.
Harapan kami pak Gubernur bisa bijak menentukan pilihannya. Dan kami minta Gubernur melihat secara objektif para calon-calon tersebut,” terangnya. (***)
503
