Anambas, Jurnalsidik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas mengikuti rapat koordinasi nasional, membahas langkah penanganan kenaikan harga beras yang terjadi di 214 daerah di Indonesia, termasuk di Kepulauan Anambas.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, dihadiri perwakilan Perum BULOG Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari berbagai kabupaten/kota.

Turut hadir melalui zoom meeting Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ody Karyadi dan Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas, serta tim TPID, pada Rabu (11/9/2025) pukul 09.00–11.00 WIB di Ruang MC Lantai II Kantor Bupati Anambas.

Pada rapat, Ody Karyadi menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur mengantisipasi dampak kenaikan harga beras, yang berpotensi memicu inflasi daerah.
‎
‎“Kenaikan harga beras tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan inflasi. Karena itu, kita perlu strategi yang terukur, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” tegas Ody.

‎Untuk itu, perlu kolaborasi lintas sektor dengan Bulog, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.
‎

Upaya Pemkab Anambas

‎Untuk menangani masalah kenaikan harga, Pemkab Anambas saat ini tengah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, yang akan  menjadi instrumen strategis dalam mengendalikan harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
‎
‎Kondisi Stok Beras di Anambas

Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Pemkab Anambas, Yohanes, menerangkan kondisi peredaran beras di wilayah Kepulauan Anambas yang terbilang masih di dalam posisi aman hingga 30 hari mendatang.

“Pasokan rutin terus masuk setiap minggu melalui pengiriman dari Jakarta, Batam, dan Tanjungpinang. Berdasarkan data BULOG, pengadaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk Kabupaten Anambas tahun 2025 mencapai 400 ton.”terang Yohanes.

‎Hingga awal September 2025, BULOG telah menyalurkan 167 ton, sementara 233 ton masih tersimpan di gudang untuk disalurkan melalui Tenan RPK (Rumah Pangan Kita) ke konsumen dan melalui kegiatan‎Operasi Pasar Murah yang diinisiasi Dinas Perdagangan dan Pangan serta Polres Kepulauan Anambas
‎

Lanjut Yohanes menerangkan. Dengan tingkat konsumsi beras per kapita nasional 79,08 kg/tahun, stok 400 ton hanya mampu memenuhi 10% dari total kebutuhan tahunan Anambas.

“Kami juga mendorong agar BULOG Pusat perlu meningkatkan volume stok beras di Anambas dari 400 ton menjadi 1.500–2.000 ton, atau naik 37-50% dari total kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, harga beras di daerah dapat lebih terkendali,” ungkap Yohanes.

Selain itu,  BULOG juga diharapkan melakukan pengadaan beras premium dan minyak goreng, sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan.
‎

‎Harga Beras Premium Masih Tinggi.

Beras medium SPHP dari BULOG saat ini masih stabil di harga Rp13.100/kg, bahkan di beberapa tempat dijual sedikit lebih rendah di kisaran Rp12.800–Rp13.000/kg.

Namun, untuk beras premium, harga di pasaran rata-rata mencapai Rp17.000/kg, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp15.400/kg.
‎
‎Menurut Yohanes, hal ini disebabkan oleh harga beli beras premium dari pemasok di Pulau Jawa, Batam, dan Tanjungpinang yang sudah berada di angka Rp15.800–Rp16.000/kg, ditambah biaya transportasi, risiko mutu barang, pergudangan, serta margin keuntungan pedagang.
‎
‎“BPS mencatat pada Triwulan II tahun 2025 terjadi kenaikan biaya transportasi dan pergudangan sebesar 8,25%, serta sektor perdagangan besar dan eceran naik 5,37%. Kenaikan ini otomatis mempengaruhi harga beras di daerah non-penghasil seperti Anambas,” jelas Yohanes.
‎
‎Ia juga menambahkan, pemerintah pusat perlu mengendalikan harga di tingkat distributor besar di Pulau Jawa dan Sumatera, agar pedagang di daerah kepulauan dapat membeli beras dengan harga lebih rendah.
‎
‎Dorongan Pembentukan BUMD Pangan
‎Untuk solusi jangka panjang, Pemkab Anambas menilai BUMD Pangan sangat penting untuk segera dibentuk.
‎Rencana awalnya, penyusunan dokumen analisis akademis akan dilakukan pada tahun 2026, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi direksi dan komisaris di tahun yang sama.
‎
‎“Kami mengusulkan dibentuk Perumda karena 100% milik pemerintah daerah. Dengan BUMD ini, kita berharap dapat menjaga stabilitas harga dan stok beras, sekaligus menjadi instrumen utama dalam pengendalian inflasi daerah,” tutur Yohanes.

Ia pun meminta dukungan dari eksekutif maupun DPRD untuk mempercepat realisasi pembentukan BUMD tersebut.

Dengan langkah konkret ini, Pemkab Anambas berharap dapat menjaga stabilitas harga beras, mengendalikan inflasi daerah, dan memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pokok dengan harga yang wajar. (Agus Suradi, Jurnalsidik.com)
‎